Website Resmi Bappeda Purwakarta

Senin, 14 Juli 2014

Visi & Misi

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, maka segenap pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dalam pencapaian Super Goal Sejahtera dan Mandiri, telah menetapkan VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025 yaitu:

Purwakarta cerdas, sehat, produktif dan berakhlakul karimah adalah unsur kesejahteraan (material dan spiritual) dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan agama. Kesejahteraan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, produktif, dan berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut telah menunjukkan arah kesejahteraan yang lebih baik.

Visi Purwakarta tersebut dapat diuraikan kedalam makna-makna berikut ini :

CERDAS. Mewujudkan Purwakarta yang cerdas adalah Purwakarta yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat. Hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; melek huruf 100 % pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

SEHAT. Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatkan Angka Harapan Hidup dan indikator turunan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

PRODUKTIF. Mewujudkan Purwakarta yang produktif adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktivitas tinggi, kreatif dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya secara optimal.

BERAKHLAKUL KARIMAH. Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah masyarakat yang marhamah, yakni masyarakat yang agamis, penuh kedamaian, kasih sayang, membangun tatanan kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan batin menurut tuntunan ajaran agama.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut maka disusun 3 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025, yaitu :

  1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Purwakarta pada aspek pendidikan, kesehatan, agama, daya beli, ketersediaan infrastruktur, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan. Untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Purwakarta, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan, agama, daya beli, ketersediaan infrastruktur, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan. Hal ini guna mewujudkan kondisi sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Purwakarta yang andal, berkualitas, beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, dengan tingkat daya beli masyarakat yang cukup tinggi, serta didukung dengan kondisi infrastruktur wilayah, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan yang mantap dan optimal.
  2. Meningkatkan kemandirian Purwakarta pada aspek prioritas pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatkan peran masyarakat dan tanggung jawab serta kepedulian sosial. Untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Purwakarta, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa berupaya meningkatkan kemandirian Purwakarta pada aspek prioritas pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan peran masyarakat dan tanggung jawab serta kepedulian sosial. Kemandirian dimaksud tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
  3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta pada aspek profesionalitas, akuntabilitas dan demokrasi. Untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Purwakarta, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta pada aspek profesionalitas, akuntabilitas dan demokrasi. Meningkatnya profesionalisme aparatur dimaksudkan guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013

Rumusan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2008-2013 didasarkan atas inspirasi dari analisis terhadap lingkungan dan isu strategis lokal Kabupaten Purwakarta. Gambaran lingkungan strategis dan isu strategis harus dapat disikapi secara proporsional berdasarkan potensi dan kemampuan daerah.
Atas pemikiran dan tekad yang kuat untuk mewujudkan “Purwakarta Digjaya” serta didorong dengan itikad Babakti Ka Rahayat Purwakarta, berikut Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013, sebagai arah utama pembangunan jangka menengah daerah :

Visi : Purwakarta Berkarakter
Misi :

  1. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
  2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal  dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.
  3. Meningkatkan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial.
  4. Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif,  yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan  potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat.

Makna Visi : Makna “Visi Pembangunan : Purwakarta Berkarakter” sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek kepribadian; ciri khas (branded); kumpulan peran; mandiri; berdaya saing; tangguh; serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat Purwakarta yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan.

  1. Kepribadian. Dalam proses pembangunan, aspek kepribadian merupakan unsur intrinsik, unsur filosofis serta semangat pembangunan. Pembangunan Purwakarta Berkarakter berupaya untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai semangat, unsur filosofis, yang hakekatnya merupakan kepribadian masyarakat dan daerah secara teritorial. Dengan kata lain, pembangunan Purwakarta Berkarakter berupaya untuk menselaraskan antara pembangunan daerah yang bersifat materi dengan unsur kepribadian/budaya lokal daerah sebagai unsur semangat dan tata nilai. Sehingga diharapkan tatanan kehidupan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilandasi kekuatan karakter lokal dapat mewujudkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kepribadian masyarakat, yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan sebagai inner local resources.
  2. Ciri Khas (Branded). Pembangunan Purwakarta Berkarakter harus mampu mewujudkan Purwakarta sebagai daerah dengan output pembangunan yang khas, sebagai ciri, karakter dan branded daerah, sebagai faktor pembeda antara Purwakarta dengan daerah-daerah lain di Propinsi Jawa Barat, bahkan Nasional.
  3. Kumpulan Peran. Pembangunan Purwakarta Berkarakter pada hakekatnya pula merupakan kumpulan peran dan fungsi seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan mengedepankan aspek kebersamaan, gotong royong, partisipasi aktif serta semangat ‘sabibilulungan’ antar pelaku dan objek pembangunan.
  4. Mandiri. Mewujudkan pembangunan Purwakarta yang mandiri adalah Purwakarta yang mampu memprioritaskan pemanfaatan sumber daya dan karakter lokal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah pada hakekatnya merupakan representasi daya tahan di atas kekuatan sumber daya dan karakter lokal.
  5. Berdaya Saing. Pembangunan Purwakarta harus pula mencerminkan karakter berdaya saing, dengan mengoptimalkan segenap potensi lokal yang dimiliki sehingga dapat/mampu bersaing baik pada skala regional, nasional bahkan global, dengan tetap berpegang teguh pada kekuatan dan karakter aspek religi serta tata nilai masyarakat pilemburan.
  6. Tangguh. Aspek tangguh mengandung makna bahwa pembangunan Purwakarta, baik ekonomi, sosial, buaya, fisik dan prasarana, dapat mencerminkan karakter yang tangguh, terutama dalam menghadapi persaingan dan pengaruh budaya global, kompleksitas permasalahan serta perubahan pada skala makro lainnya.
  7. Maju. Pengkalimatan maju mengandung makna bahwa kesejahteraan masyarakat adalah indikator utama tujuan pembangunan Purwakarta, tetapi kemajuan pembangunan yang dicapai tetap harus dapat mencerminkan karakter masyarakat Purwakarta.

Makna Misi :
1. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : “Purwakarta Berkarakter” pada aspek kualitas sumber daya manusia dan tatanan kehidupan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa dimaksud tercermin, antara lain:

  • Di bidang pendidikan,  perlu dilakukannya penguatan nilai-nilai lokal (kearifan lokal, local value), baik yang bersifat geografis, teritorial maupun yang bersifat capacity intelectual. Hal ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi domestik, baik yang bersifat kultur, regional, lokal maupun menciptakan keunggulan personal, yang memiliki kearifan intelektual, emosional dan spiritual, sehingga dapat membentuk generasi Purwakarta yang sesuai dengan tata nilai : cageur, bageur, bener, pinter, jeung singer.
  • Di bidang kesehatan, perlu dibangunnya sarana pelayanan pengobatan masyarakat berupa Puskesmas yang memadai di seluruh kecamatan, untuk mendekatkan fungsi pelayanan negara terhadap masyarakat.  Pola hubungan yang dibangun adalah pola kemitraan yang terstruktur berdasarkan kualitas ekonomi rakyat  untuk membangun dan mengintegrasikan hubungan timbal balik (feed-back) antara ekonomi atas, menengah dan bawah.
  • Di bidang pertanian, perlu diupayakan penguatan basis pertanian organik, dengan mewujudkan integrasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata yang disebut gerakan balik ka lembur,  serta membangun kekuatan lumbung pedesaan melalui penguatan jaringan ketahanan pangan desa, sebagai bagian dari menjaga ketahanan pangan masyarakat secara makro. Dengan pengembangan upaya tersebut, diharapkan dapat terwujud swasembada pangan daerah serta sesuai dengan gambaran filosofi Sunda :  bru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, rea ketan, rea keton, buncir leuit, loba duit, di hareup undeureun, di tukang alaeun, di pipir petikeun, di kolong aya si jambrong, na parango aya si jago.
  • Di bidang investasi dan industri, perlu dibukanya areal zona industri maupun kawasan industri yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kemudahan investor, dan simbiosis investasi antara negara dengan pelaku industri, dengan orientasi kemakmuran rakyat.  Rancang bangun ini merupakan bagian dalam membangun hubungan perubahan sosialisme-kapitalisme atau dinamakan dengan istilah bumi manjing ka langitna, ti langit seah hujanna, lembur subur, kota bagja, masjid jeung diri ngahiji, harta geus ngawujud harti, hukum geus ngawujud adil, nyanding pamingpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung langkah sarua, pitutur ngawangun subur, ayat ngawujud adab.
  • Di bidang ekonomi kerakyatan, optimalisasi potensi ekonomi kerakyatan perlu ditingkatkan yaitu melalui ketauladanan untuk mencintai berbagai produk rakyat, baik yang sudah tersentuh oleh pemerintah maupun yang belum tersentuh oleh pemerintah yang merupakan potensi keunggulan daerah serta mellaui upaya peningkatan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM.
  • Di bidang perdagangan dan jasa, perlu dilakukannya upaya pengembangan, proteksi dan fasilitasi terhadap pedagang kecil dan pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pada bidang jasa pariwisata, perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pariwisata daerah, dengan lebih mengedepankan objek wisata alam dan wisata budaya.

2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal  dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : “Purwakarta Berkarakter”, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal  dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global dimaksud tercermin, antara lain dari upaya :

  • Mengembangkan jaringan jalan, arsitektur rumah, penataan perkantoran serta sarana dan prasarana lainnya yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan dan kompetisi global. Sehingga kita tidak kehilangan jatidiri dan orientasi masa depan sebagai masyarakat yang berbudaya.
  • Di bidang transportasi darat dan air, perlu dioptimalkannya berbagai sarana transportasi darat dan air yang mendekatkan hubungan antar daerah. Pola hubungan yang dibangun dalam konteks pembangunan sarana transportasi darat adalah pola simbiosis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sejak pembangunan sampai pemeliharaan, dengan prinsip sareundeuk sa igel, sa bobot sa pihanean, ka cai jadi sa leuwi, ka darat jadi sa logak.

3. Meningkatkan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : “Purwakarta Berkarakter” pada aspek lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa meningkatkan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial. Pembangunan lingkungan dimaksud antara lain tercermin dari upaya:

  • Penegakan berbagai peraturan tentang tata ruang ataupun membuat peraturan baru, untuk melindungi berbagai areal yang menjadi kebutuhan publik secara luas. Seperti: perlindungan terhadap hutan, perlindungan terhadap sumber mata air, perlindungan terhadap areal persawahan, perlindungan terhadap keanggunan gunung, dan perlindungan terhadap daerah aliran sungai. Hal ini sebagai bagian dalam  menjaga keutuhan lingkungan hidup serta kehidupan sosial lainnya yang merupakan upaya terciptanya simbiosis mutualisme antara manusia dan alam lingkungannya.
  • Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas airnya, menjaga kualitas lingkungannya, agar terjaga dari berbagai bentuk ambisi kepentingan ekonomi, yang pada akhirnya menghancurkan sistem nilai hayati dan nabati yang terkandung di dalamnya. Karena pada hakikatnya, sumber air, sungai dan danau  yang ada di Purwakarta merupakan cermin watak peradaban masyarakat Purwakarta secara keseluruhan.

4. Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif,  yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan : “Purwakarta Berkarakter” pada aspek birokrasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan  potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat. Misi tersebut antara lain tercermin dari upaya :

  • Pengembangan tatanan birokrasi dan aparatur daerah, sehingga mampu mewujudkan lembaga birokrasi dan aparatur daerah yang mencerminkan tata nilai dan prinsip kesundaan : landung kandungan, laer aisan, leuleus jeujeur liat tali, hade congcot, gede bacot, someah hade ka semah.
  • Perwujudkan otonomi desa melalui penguatan otonomi kultural dan struktural masyarakat perdesaan, serta desentralisasi pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan anggaran perimbangan desa, yang mencerminkan semangat keadilan, atau gemah ripah, repeh rapih, sugih mukti lemah cai, wibawa karta raharja.
  • Membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan nalar, lingkungan alam dan masyarakat.
 

Strategi Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2010 sesuai dengan yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 - 2013 pada tataran pragmatis operasional ditempuh melalui “SEMBILAN LANGKAH MENUJU PURWAKARTA DIGJAYA”, sebagai strategi, target, sekaligus pula kerangka kerja pelaksanaan pembangunan Purwakarta Tahun 2008 - 2013. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013.

Sembilan Langkah Menuju Purwakarta Digjaya (Program Pembangunan Purwakarta 2008-2013)

  1. Pendidikan Gratis Sampai Tingkat SLTA bagi Masyarakat Miskin. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan, hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan     UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pada saat ini pendidikan merupakan syarat dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana pendidikan berperan sebagai salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Sehingga oleh karena itu pembangunan pendidikan di daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk terhadap penduduk yang tidak beruntung pada sisi ekonomi atau berkategori miskin. Tanpa adanya pola terobosan untuk menjamin masyarakat miskin dapat memperoleh pendidikan secara mudah dan gratis, peningkatan pendidikan secara merata di Kabupaten Purwakarta hanya akan tetap menjadi wacana. Kesenjangan tingkat pendidikan, seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan. Faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja untuk ikut membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Masyarakat miskin masih menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Atas dasar kenyataan tersebut, dipandang perlu untuk mengambil langkah strategis guna melindungi dan memberikan treatment serta perhatian yang lebih terhadap kondisi pendidikan masyarakat miskin di Kabupaten Purwakarta, yaitu melalui Pendidikan Gratis Sampai dengan Tingkat SLTA bagi Penduduk Miskin. Hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan masyarakat Purwakarta Cageur, Bageur, Bener, tur Pinter secara merata, pada semua lapisan masyarakat. Diharapkan dengan pola langkah yang demikian, permasalahan masih cukup rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Purwakarta dapat tertangani dengan cepat, serta mampu mendongkrak peningkatan signifikansi kualitas SDM Purwakarta secara totalitas.
  2. Pembebasan Biaya Pembelian Buku Sekolah dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al Quran Bagi Siswa TK, SD, SLTP dan SLTA yang Beragama Islam. Biaya pendidikan di Kabupaten Purwakarta sampai dengan saat ini dinilai oleh beberapa pihak masyarakat masih dirasa sangat memberatkan. Meskipun SPP sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) sudah sejak tahun 2004 telah secara resmi melalui dukungan APBD dihapuskan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih harus dibebankan oleh pengeluaran-pengeluaran lain di luar iuran sekolah, salah satunya berupa pembelian buku sekolah. Buku-buku mata pelajaran merupakan komponen penting unsur pengajaran. Bahan bacaan yang berkualitas mutlak harus diperoleh siswa-siswa sekolah di Kabupaten Purwakarta. Hanya saja untuk memperoleh buku-buku bahan bacaan yang berkualitas pada semua jenjang tingkatan sekolah memberikan biaya yang cukup mahal, dan itu semua dibebankan kepada masyarakat. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis agar peserta didik, mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA, baik di perkotaan ataupun di perdesaan dapat memperoleh buku mata pelajaran secara mudah, merata dan seragam. Langkah strategisnya adalah pemberian buku secara gratis kepada siswa sekolah pada semua jenjang tingkatan pendidikan, mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA. Kemudian guna mewujudkan masyarakat Purwakarta yang ”Bener”, secara normatif diperlukan pola pengembangan kehidupan keagamaan yang dibangun sejak dini. Penanaman nilai-nilai agama kepada masyarakat terutama anak usia sekolah sejak dini harus dilakukan. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik sampai dengan saat ini masih dinilai belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan keagamaan di masa yang akan datang. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung keagamaan lainnya. Pada sisi yang lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama. Atas dasar hal tersebut, mengingat sebagian besar penduduk Purwakarta beragama Islam, maka dipandang perlu untuk dikembangkan dan diterapkan Kurikulum Baca Tulis Al Qur’an bagi siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA yang beragama Islam, agar transformasi nilai-nilai agama dapat berjalan secara terus menerus, berjenjang dan berlangsung sejak dini. Dari strategi ini diharapkan dapat terbentuk siswa didik yang cerdas, siap pakai dan berakhlakul karimah.
  3. Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Gratis Bagi Seluruh Masyarakat dengan Sistem Pelayanan di Tingkat Desa dan Kelurahan. Optimalisasi peran Desa dan Kelurahan pada masa-masa mendatang harus terus didorong. Objek-objek layanan masyarakat yang selama ini masih dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten, guna lebih mendekatkan dengan masyarakat sudah selayaknya diserahkan kepada Desa dan Kelurahan. Pola Otonomisasi Desa dan Kelurahan yang selama ini hanya baru berupa wacana utopis, mendatang akan diterapkan dan realisasikan seutuhnya, terutama menyangkut objek-objek layanan langsung masyarakat. Salah satu objek layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu layanan administrasi kependudukan dalam bentuk layanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Layanan-layanan administrasi kependudukan tersebut merupakan hak masyarakat, pemerintah atau penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dengan dukungan APBD dan dukungan semua pihak, akan diambil langkah untuk memberikan Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran secara Gratis Penuh bagi seluruh masyarakat Purwakarta, dengan pusat layanan di Desa dan Kelurahan.  Perangkat-perangkat guna mendukung upaya ke arah tersebut, baik aturan (berupa kebijakan), sarana (berupa alat penunjang), maupun sumber daya manusia (aparatur), akan disiapkan dengan segera.
  4. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Seluruh Kecamatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun secara umum dari waktu ke waktu kualitas kesehatan masyarakat Purwakarta telah menunjukan angka yang meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar daerah perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan masyarakat miskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan masyarakat kaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan dan pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah dibanding dengan golongan masyarakat kaya. Permasalahan-permasalahan disparitas inilah yang harus dengan segera kita carikan solusi alternatif penyelesaiannya. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan faktor terbesarnya disebabkan kerena masih belum mencukupinya jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dan persebarannya. Sehingga guna lebih mendekatkan layanan kesehatan masyarakat, puskesmas-puskesmas yang telah ada sekarang, yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta, ke depan akan didorong untuk mampu memberikan layanan rawat inap. Distribusi dokter, perawat, bidan, alat kesehatan, obat-obatan dan sarana prasarana penunjang lainnya akan diarahkan ke puskesmas-puskesmas yang tersebar di kecamatan wilayah Kabupaten Purwakarta.
  5. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Pegawai Melalui Insentif Kehadiran, serta Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas Hansip, Kadus, RW,  RT, DKM, dan Guru Ngaji Melalui Otonomi Desa dan Kelurahan. Fungsi utama pemerintahan adalah fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (services). Tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Hakekat pemerintahan modern merupakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal. Dari sisi eksternal, pemerintah daerah akan dihadapkan pada dampak globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah daerah akan menghadapi kondisi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (demanding community). Upaya untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain dapat tercermin dari indikator : keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Selain hal tersebut, faktor yang sering kita lupakan dan luput dari perhatian semua pihak yaitu permasalahan Rewards (penghargaan) dan Remuneration (penggajian). Tuntutan terbentuknya aparatur yang profesional dengan tingkat kinerja yang tinggi, tentunya harus diikuti dengan Rewards (penghargaan) dan Remuneration (penggajian/pengupahan) yang memadai. Ke depan, dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, akan diambil langkah untuk memberikan insentif dalam bentuk tunjangan kepada pegawai dan guru di Kabupaten Purwakarta, pada semua jenjang pemerintahan daerah, atas dasar tingkat kehadiran dan kinerja masing-masing pegawai dan guru. Diharapkan melalui langkah ini akan terbangun motivasi kerja yang positif, sehingga peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. Selain perhatian dalam bentuk pemberian insentif kepada pegawai Pemerintah Kabupaten, elemen lain sebagai supporting agent pembangunan di Purwakarta yang perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW,  RT, DKM, dan Guru Ngaji.  Guna menjamin kehidupan dan penghidupan para Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW,  RT, DKM, dan Guru Ngaji, maka perlu diberikan insentif penghasilan yang wajar. Anggaran biaya untuk insentif akan dialokasikan kepada anggaran Desa dan Kelurahan melalui optimalisasi dan pengembangan Otonomisasi Desa dan Kelurahan.
  6. Pengembangan dan Pelebaran Jalan Hotmix serta Listrik sampai Pelosok Perdesaan, Membuat/Mengoptimalkan Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-Cibatu, Pasawahan-Cibatu, Pasawahan-Pondoksalam, Pasawahan-Purwakarta, Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-Pondoksalam, Bojong-Darangdan, Campaka-Cibatu-Bungursari, Membuka Pintu Tol Sawit, serta Pelebaran Jalan Sawit-Wanayasa. Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti sarana listrik terkait dengan upaya modernisasi dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi masyarakat. Sarana jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Infrastruktur jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi prioritas untuk segera mendapat penanganan. Daerah-daerah perdesaan di Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih memiliki sarana jalan berkondisi buruk, ke depan akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan beraspal hotmix. Area-area di Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih terputus dan belum terkoneksi, pada 5 tahun ke depan akan diupayakan untuk dilakukan pembuatan jalur tembus. Langkah terobosan ini diambil, karena masih terlihat banyak ruas jalan, yang sebetulnya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi belum terhubung dengan baik satu sama lain. Ruas-ruas jalan tersebut seperti misalnya : Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-Cibatu, Pasawahan-Cibatu, Pasawahan-Pondoksalam, Pasawahan-Purwakarta, Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-Pondoksalam, Bojong-Darangdan, Campaka-Cibatu-Bungursari. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengajukan permohonan kepada PT. Jasa Marga Persero sebagai BUMN pengelola Jalan Tol Purbaleunyi agar dapat membuka Pintu Tol Sawit. Dengan harapan, arus wisatawan dari Jakarta dan Bandung dapat mengarah langsung ke wilayah Kecamatan Bojong dan Wanayasa, mengingat di kedua Kecamatan tersebut selain didukung dengan suhu yang sejuk, juga terdapat area wisata agro, alam, budaya, dan wisata air (Situ).  Guna mendukung perkembangan pariwisata dan memperlancar transportasi dari Pintu Tol Sawit ke Wanayasa dan Bojong, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu memperlebar dan meningkatkan kualitas jalan Ruas Bojong-Wanayasa, sehingga cukup representatif untuk dilalui arus wisatawan.
  7. Pengembangan Air Bersih dan Irigasi Perdesaan Secara Menyeluruh dan Mengoptimalkan Sungai Ciherang untuk Irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao untuk Irigasi Perairan Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan Sungai Cimunjul untuk Irigasi Perairan Purwakarta-Babakancikao. Pengembangan Irigasi Cilamaya untuk Pertanian Kiarapedes-Wanayasa-Cibatu-Campaka-Bungursari, serta Mengoptimalkan Fungsi Bendungan Cirata dan Jatiluhur untuk Pertanian Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur dengan Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata. Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Oleh karenanya Pemerintah Daerah akan mengambil langkah untuk menyelamatkan daerah hulu, daerah aliran sungai, daerah sekitar aliran serta daerah resapan untuk dijaga tingkat kelestariannya. Selajutnya berkaitan dengan pengembangan sumber air untuk irigasi guna memenuhi kebutuhan pertanian, langkah strategis yang akan dilakukan yaitu melalui optimalisasi peran dan fungsi sungai dan danau di Kabupaten Purwakarta yang telah ada. Sungai Ciherang akan diarahkan untuk Irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao untuk Irigasi Perairan Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan Sungai Cimunjul untuk Irigasi Perairan Purwakarta-Babakancikao. Kemudian menyangkut pengembangan irigasi, Irigasi Cilamaya akan dikembangkan untuk Pertanian Kiarapedes - Wanayasa - Cibatu - Campaka - Bungursari, Bendungan Cirata dan Jatiluhur akan diarahkan untuk Pertanian Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur melalui Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata. Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata yang dimaksud merupakan adopsi tata nilai simbiosis mutualisme antar sektor. Pemikiran sederhananya adalah dengan menyatukan peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengairan sebagai bagian dari komponen sistem yang tersimbiosis mutualisme satu dengan yang lain.
  8. Pengembangan Kawasan Terpadu Kecamatan Bungursari, Pengembangan Tata Kota dan Tata Bangunan yang Beridentitas Purwakarta, Renovasi Bangunan Tua, Pengembangan Halaman Stasion, Penyempurnaan Situ Buleud, Penataan Alun-Alun, Integrasi Bangunan Pemerintah, serta Pemberian Perlindungan yang Menyeluruh terhadap Keberadaan dan Kualitas Pedagang serta Pasar Tradisional. Kecamatan Bungursari, karena letaknya cukup strategis yaitu sebagai pintu gerbang Purwakarta, perlu mendapat treatment perhatian yang lebih. Pada aspek ekonomi, wilayah Kecamatan Bungursari dapat mendatangkan potensi untuk dikembangkan menjadi pusat area industri dan perdagangan/jasa. Guna menuju ke arah tersebut, infrastruktur dan tata ruang wilayahnya perlu ditata dengan baik, agar wilayah Bungursari dapat tampil sebagai area yang unik. Untuk hal tersebut, tampilan wilayah mulai dari kondisi jalan, taman kota, bentuk bangunan pemerintah, bangunan perumahan masyarakat, sarana publik dan aspek-aspek lainnya ke depan akan ditata, agar dapat sesuai dengan karakter dan budaya lokal Purwakarta (identity factor). Pada aspek tata ruang kota Kabupaten dan tata bangunan akan diarahkan agar dapat menunjukkan identitas Purwakarta. Bangunan-bangunan tua yang selama ini ada, akan ditata dan diperindah. Halaman Stasion Purwakarta sebagai warisan sejarah, ke depan akan dikembalikan kepada kondisi semula, sehingga dapat menunjukan kondisi tempo dulu Purwakarta. Selanjutnya aspek-aspek wilayah lainnya seperti Kawasan Situ Buleud, Alun-Alun, dan Bangunan Pemerintah Daerah akan ditata, sehingga  dapat menunjukan karakter lokal Purwakarta. Dalam rangka mengembangkan sektor perdagangan, perlindungan terhadap pasar perlu terus dilakukan, terutama pasar-pasar tradisional yang tersebar di beberapa Kecamatan. Pasar-pasar tradisional tersebut, ke depan akan dikembangkan dan dioptimumkan peran dan fungsinya, terutama dalam rangka menggeliatkan ekonomi masyarakat. Sistem permodalan pedagang, pola distribusi barang dan tata letak pasar ke depan akan dibenahi dan diperhatikan secara lebih serius.
  9. Pengembangan Investasi dengan Menyiapkan Tanah untuk Industri dengan Sistem Sewa yang Disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Pada aspek letak, Kabupaten Purwakarta berada pada posisi pertemuan antara Jalur Jakarta-Bandung dan Jalur Jakarta-Cirebon (Pantura). Berdasar pada aspek letak yang strategis tersebut, Purwakarta berpotensi untuk berkembang menjadi daerah industri. Guna menyiapkan peluang yang ada, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah untuk menyiapkan area/zona industri melalui sistem sewa kepada Pemerintah Daerah. Melalui pola ini diharapkan dapat tercapai pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan Investor, serta menjadi faktor penarik masuknya investasi ke wilayah Purwakarta.

Tujuh Belas Prinsip Kahuripan Purwakarta

Pemikiran dan Penetapan Visi, Misi Strategi Dasar Pembangunan Purwakarta Tahun 2008-2013, didasarkan atas landasan filosofis yang kemudian disebut dengan istilah : “TUJUH BELAS PRINSIP KAHURIPAN PURWAKARTA”.

  1. Di bidang pendidikan,  perlu dilakukannya penguatan nilai-nilai lokal (kearifan lokal, local value), baik yang bersifat geografis, teritorial maupun yang bersifat capacity intelectual. Hal ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi domestik,  baik yang bersifat kultur, regional, lokal maupun menciptakan keunggulan personal, yang memiliki kearifan intelektual, emosional dan spiritual. Hal ini dalam perspektif  falsafah Islam dinamakan al-Insan al-Kamil atau dalam theologi kesundaan dikenal dengan istilah congo nyurup kana puhu, ka luhur sirungan ka handap akaran.
  2. Integrasi pendidikan tingkat dasar dan tingkat pertama harus segera dilakukan dalam mendekatkan watak kecerdasan dengan orientasi pada efisiensi pengelolaan biaya pendidikan, tanpa mengabaikan kualitas output pendidikan yang dihasilkan.  Hal ini sejalan dan sejalin dengan prinsip:  cageur,  bageur,  bener, pinter, jeung singer.
  3. Integrasi pendidikan kejuruan dan industri dengan membangun  simbiosis-mutualisme, antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dengan meningkatkan profesionalisme pendidikan (pendidikan berbasis keahlian), mengurangi beban mata pelajaran yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan yang dihadapi.  Prinsip dasar yang terwujud dari sistem ini, lahir anak didik nu weruh ka semuna apal ka basana, rancingas rasana, rancage hatena.
  4. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan beban kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan tingkat dasar dan pendidikan lanjutan tingkat pertama, perlu diupayakan langkah-langkah untuk tidak mengganti buku pelajaran setiap tahun, dan dibudayakan Gerakan Wakaf Buku. Orientasi dari konsepsi ini adalah terbentuknya karakter anak didik nu bisa ngajaga panon ku awasna, ngajaga ceuli ku dengena, ngajaga letah ku ucapna, ngajaga hate ku ikhlasna.
  5. Membangun sinergitas akademisi dan birokrasi, dalam menyusun kerangka dasar pembangunan Kabupaten Purwakarta, dari mulai perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, agar kualitas dan kuantitas pembangunan dapat terukur, terencana dan terarah,  yang pada akhirnya dapat dicapai kondisi  subur di lembur, bagja di kota.
  6. Di bidang ekonomi, optimalisasi potensi ekonomi kerakyatan perlu ditingkatkan, yaitu melalui ketauladanan untuk mencintai berbagai produk rakyat, baik yang sudah tersentuh oleh pemerintah maupun yang belum tersentuh oleh pemerintah, sebagai potensi unggulan daerah.
  7. Perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, dengan menegakkan berbagai peraturan ataupun membuat peraturan baru, untuk melindungi berbagai areal yang menjadi kebutuhan publik secara luas. Seperti: perlindungan hutan, perlindungan sumber mata air, perlindungan areal persawahan, dan perlindungan daerah aliran sungai. Hal ini sebagai bagian dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan kesehatan masyarakat serta kehidupan sosial lainnya yang merupakan upaya penciptaan simbiosis mutualisme antara manusia dan alam lingkungannya. Dengan prinsip filosofi : Heug urang teundeun di handeuleum sieum, geusan sampeureun. Cag urang tunda di hanjuang siang, geusan alaeun.
  8. Penguatan basis pertanian organik, dengan mewujudkan integrasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata yang disebut gerakan balik ka lembur,  serta membangun kekuatan lumbung pedesaan melalui penguatan jaringan ketahanan pangan desa, sebagai bagian dari menjaga ketahanan pangan masyarakat. Dengan prinsip mewujudkan tatanan ekonomi rakyat, bru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, rea ketan, rea keton, buncir leuit, loba duit. Di hareup undeureun, di tukang alaeun, di pipir petikeun, di kolong aya si jambrong, na parango aya si jago.
  9. Membangun kekuatan teknologi tepat guna, dengan mengembangkan sumber energi alam. Seperti: air, matahari, angin, sampah dan limbah ternak. Sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terlayani dengan biaya murah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh alam dan lingkungannya. Hal tersebut guna menghindarkan kita dari situasi : kawung mabur carulukna, samak leungiteun pandana, ciamis tinggal paitna, ciherang tinggal kiruhna, resi leungiteun ajina, pandita ilang komara, kaduruk hawa napsuna, bangkong di kongkorong kujang, ka cai mawa cameti.
  10. Mengembangkan jaringan jalan, arsitektur rumah, penataan perkantoran serta sarana dan prasarana lainnya yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal  dan berorientasi pada semangat perubahan dan kompetisi global. Sehingga tidak kehilangan jatidiri dan orientasi masa depan sebagai masyarakat yang beradab, Karaton manjing dangiang, Galudra ajeg wiwaha, Jatayu tinemu semu, Sagara bareng jeung seah.
  11. Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik dan mengembangkan  potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat. Sehingga, terbangun tatanan birokrasi landung kandungan, laer aisan, leuleus jeujeur liat tali, hade congcot, gede bacot, someah hade ka semah.
  12. Membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dan lingkungannya yang berorientasi pada produk hukum yang cerdas terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan nalar dan lingkungan masyarakat dan alamnya, dengan filosofi : ciri sa bumi, cara sa desa, jawadah tutung biritna, lain tepak,  sejen igel.
  13. Di bidang investasi, perlu dibukanya areal zona industri maupun kawasan industri yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kemudahan investor, dan simbiosis investasi antara negara dengan pelaku usaha.  Rancang bangun ini merupakan bagian dalam membangun hubungan perubahan sosialisme-kapitalisme, atau disebut dengan istilah bumi manjing ka langitna, ti langit seah hujana, lembur subur, kota bagja, masjid jeung diri ngahiji, harta geus ngawujud harti, hukum geus ngawujud adil, nyanding pamingpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung langkah sarua, pitutur ngawangun subur, ayat ngawujud ka Adab.
  14. Di bidang transportasi darat dan air, perlu dioptimalkannya berbagai sarana transportasi darat dan air yang mendekatkan hubungan antar daerah. Hal tersebut didasarkan atas Filosofi Sunda : nu jauh urang deukeutkeun, geus deukeut urang layeutkeun, geus layeut urang paheutkeun, geus paheut urang silih wangikeun, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat yang disertai dengan perlindungan hukum terhadap aset masyarakat. Pola hubungan yang dibangun dalam konteks pembangunan sarana transportasi darat adalah pola simbiosis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sejak pembangunan sampai pemeliharaan. Dengan prinsip sareundeuk sa igel, sa bobot sa pihanean, ka cai jadi sa leuwi, ka darat jadi sa logak.
  15. Perlu dibangunnya sarana pelayanan pengobatan masyarakat berupa puskesmas yang memadai di seluruh kecamatan, untuk mendekatkan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.  Pola hubungan yang dibangun adalah pola kemitraan yang terstruktur berdasarkan kualitas ekonomi rakyat  untuk membangun dan mengintegrasikan hubungan timbal balik (feed-back) antara ekonomi atas, menengah dan bawah. Prinsip dasar dalam menjaga kesehatan masyarakat yaitu pait getih pahang tulang, jauh tinu balai, parek kana rejeki, ginulur karahayuan, ginanjar kawilujengan.
  16. Mengembalikan kewibawaan Danau Cirata dan Jatiluhur sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas airnya, menjaga kualitas lingkungannya, agar Danau Cirata dan Jatiluhur terjaga dari berbagai bentuk ambisi kepentingan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menghancurkan sistem nilai hayati dan nabati yang dimiliki oleh Danau Cirata dan Jatiluhur. Karena pada hakikatnya, Danau  Cirata dan Jatiluhur merupakan cermin watak peradaban masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, keanggunan gunung, kejernihan air harus senantiasa terpelihara sepanjang masa. Dengan prinsip caina herang, laukna beunang, listrikna caang, sawahna ngemplang, nu ulin senang.
  17. Dalam mewujudkan otonomi desa, sudah saatnya desa menjadi sentral pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penguatan otonomi kultural dan struktural masyarakat perdesaan, serta desentralisasi pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan anggaran perimbangan desa, yang mencerminkan semangat keadilan, atau gemah ripah, repeh rapih, sugih mukti lemah cai, wibawa karta raharja.

 

 

Prioritas Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal pada tahun 2010.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 sebagaimana terdapat dalam dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Bagi Masyarakat dengan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Perintisan Wajar Dikdas 12 Tahun

2. Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Masyarakat

3. Pemberdayaan Penduduk Miskin

4. Optimalisasi Pengendalian Pengangguran dengan Peningkatan Peluang Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja

5. Optimalisasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

6. Peningkatan Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur Wilayah

Dengan mempertimbangkan aspek wilayah maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2010 dapat diaktualisasikan kedalam program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Setiap SKPD

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Urusan Wajib :

a) Pendidikan :

· Program Pendidikan Anak Usia Dini

· Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

· Program Pendidikan Menengah

· Program Pendidikan Non Formal

· Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

· Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b) Kesehatan :

· Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

· Program Upaya Kesehatan Masyarakat

· Program Pengawasan Obat dan Makanan

· Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

· Program Perbaikan Gizi Masyarakat

· Program Pengembangan Lingkungan Sehat

· Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

· Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

· Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

· Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

· Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

· Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

· Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

· Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

· Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

· Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

c) Pekerjaan Umum :

· Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

· Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Tambahan)

· Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

· Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

· Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke-Binamarga-an

· Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

· Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

· Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

· Program Penanggulangan Nasional Pemberdayaan Masyarakat

d) Perumahan :

· Program Pengembangan Perumahan

· Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

· Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

e) Penataan Ruang :

· Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

f) Perencanaan Pembangunan :

· Program Pengembangan Data/Informasi

· Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

· Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

· Program Perencanaan Pembangunan Daerah

· Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

· Program Perencanaan Sosial Budaya

· Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

g) Perhubungan :

· Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

· Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

· Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

· Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

· Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

h) Lingkungan Hidup :

· Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

· Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

· Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

· Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

· Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

i) Kependudukan dan Catatan Sipil :

· Program Penataan Administrasi Kependudukan

j) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

· Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

k) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

· Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

· Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

· Program Keluarga Berencana

· Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

· Program Penyediaan Bahan Logistik Kantor

l) Sosial :

· Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

· Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

m) Ketenagakerjaan :

· Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

· Program Peningkatan Kesempatan Kerja

· Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

· Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

n) Koperasi dan Usaha Kecil Menegah :

· Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

· Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

· Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

· Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

o) Penanaman Modal :

· Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

· Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

· Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan

p) Kebudayaan :

· Program Pelestarian dan Pembinaan Seni Budaya

· Program Pembangunan Keragaman Budaya

q) Pemuda dan Olah Raga :

· Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

· Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

r) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

· Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

· Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

· Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

· Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

· Program Pendidikan Politik Masyarakat

s) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :

· Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

· Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

· Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

· Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

· Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

· Program Pendidikan Kedinasan

· Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah

· Program Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

· Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

· Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

· Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

· Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

· Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

t) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

· Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

· Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

· Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

· Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

· Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

· Program Pembinaan Kelembagaan Desa

u) Statistik

v) Kearsipan :

· Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

· Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

w) Komunikasi dan Informatika :

· Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

· Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi

x) Perpustakaan :

· Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3. Urusan Pilihan :

a) Pertanian :

· Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

· Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

· Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

· Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

· Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

· Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

· Program Peningkatan Ketahanan Pangan

· Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

· Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

· Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

b) Kehutanan :

· Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

· Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

· Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

· Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

c) Energi dan Sumber Daya Mineral :

· Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

· Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

· Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

· Program Inventarisasi dan Survey Pemanfaatan Bahan Tambang, Air Bawah Tanah dan Energi

· Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral, Air Tanah dan Panas Bumi

· Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Geologi

d) Pariwisata :

· Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

e) Kelautan dan Perikanan :

· Program Pengembangan Budidaya Perikanan

· Program Pengembangan Perikanan Tangkap

f) Perdagangan :

· Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

· Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

· Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan

· Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

· Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

g) Industri :

· Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

· Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

· Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

· Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

· Program Pentaan Struktur Industri

· Program Pengendalian Pencemaran Limbah Industri

h) Ketransmigrasian

· Program Transmigrasi Regional

 
Ingat saya
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pembangunan di Kab. Purwakarta yang paling menonjol saat ini :
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini54
mod_vvisit_counterKemarin279
mod_vvisit_counterMinggu ini640
mod_vvisit_counterMinggu lalu3408
mod_vvisit_counterBulan ini5656
mod_vvisit_counterBulan lalu12689
mod_vvisit_counterSemuanya218989

Ada: 3 pengunjung online
IP Anda: 54.226.18.35
 , 
Sekarang : 14 Jul, 2014
"Klik pada Kolam untuk memberi pakan Ikan"